nazalnavi50

Jakarta -Pada Kamis 10 April 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan marah besar saat rapat dengan direksi Pertamina dan PLN, ketika membahas kesepakatan harga pembelian listrik panas bumi (geothermal). Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengaku terus rapat untuk membahas harga tersebut.

Nur mengaku, pekan ini diusahakan akan ada kesepakatan antara PLN dengan Pertamina soal pembelian listrik panas bumi oleh PLN dari pembangkit listrik milik Pertamina.

"Dalam progres minggu ini akan ada. Nanti ada beritanya lagi. Kami terus rapat, kemarin sampai jam 12 malam. Kami ingin batas waktu ditentukan sudah ada," kata Nur usai menandatangani kerjasama pemberantasan korupsi dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII) di Blok S, Jakarta, Selasa (2/4/2014).

Dia juga mengatakan, Kamis lusa atau paling lambat Jumat sudah ada penandatanganan kesepakatan harga listrik panas bumi tersebut, antara direksi PLN dengan direksi Pertamina.

"Jangan dibocorkan dulu, yang penting ada progres dan perbaikan," jelas Nur.

Sebelumnya, Dahlan memberi tugas kepada Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahjaningsih menyusun waktu pertemuan dalam 1 minggu. Pertemuan tersebut untuk menyepakati perjanjian jual beli pembangkit listrik tenaga panas bumi.

"Kita putuskan. Kementerian BUMN nggak peduli. Yang penting jadwal. Kapan PLN dan Pertamina tandatangani PPA di 9 geothermal. Dalam seminggu, jadwal penandatangan PPA di lokasi A, B, C. Caranya terserah," jelasnya

Bila dalam 1 minggu ke depan tidak ada kepastian tanda tangan jual-beli ini, Dahlan akan menjatuhkan sanksi kepada direksi kedua BUMN energi tersebut.

"Silakan kalau nggak diatur. Kalau seminggu nggak ada, maka akan ada sanksinya," terangnya.

Dahlan mengaku heran atas sikap direksi PLN dan Pertamina. Karena Indonesia memiliki potensi besar di dalam energi panas bumi. Selain potensi, pasar listrik Indonesia juga sangat jelas.

"Negara ini memiliki potensi terbesar geothermal terbesar dunia. Geothermal di bawah Pertamina. Pertamina, nggak bisa jual selain ke PLN. Kalau nggak sepakat. Ini memalukan. Akal sehat nggak masuk akal karena kemampuan ada, barang ada, penjual ada, pembeli ada. Yang perlu itu orang se-Indonesia," paparnya.

Jakarta -Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Ini seiring dengan pelonggaran Bea Keluar (BK) yang direncanakan pemerintah untuk perusahaan tambang yang membangun smelter lebih cepat.

"Nanti ada tim khusus melihat setiap progres smelternya seperti apa," ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Tim tersebut akan melibatkan banyak pihak. Dari sisi pemerintah adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kemudian adalah pihak independen, seperti dari universitas.

"Campuran. Melibatkan tenaga luar independen. Kalau cuma pemerintah saja kan mungkin tidak punya keahlian, harus libatkan tenaga-tenaga ahli untuk melihat apakah ini sdh peresentasinya memenuhi aturan," jelasnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menambahkan, dalam skema insentif investasi tersebut harus terus dipantau. Agar berjalan tepat sesuai dengan aturan yang dibuat.

Terutama dalam pelonggaran BK yang harusnya dikenakan secara progresif sebesar 20-60% sampai dengan tahun 2017.

"Secara keseluruhan kita mungkinkan untuk melihat keberadaan dari pemberian insentif dalam rangka investasi yang memiliki kandungan BK untuk ekspor. Investasinya sudah dilakukan, atau sedang progressing dan kemudian terukur dan bisa dipantau secara jelas," kata Mahendra di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Aturan yang akan masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini diharapkan segera teralisasi. Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah akan menggelar rapat untuk merampungkan aturan tersebut.

"Itu merupakan salah satu instrumen yang mungkin dipertimbangkan untuk diberikan. ini yang kita sedang rumuskan insentif yang lengkap," pungkasnya.

detik.com

Jakarta -Pemerintah masih melanjutkan renegosiasi dengan Freeport. Pemerintah tetap meminta divestasi saham sebesar 51%, sementara Freeport hanya bersedia 20%.

"Kita sudah ada permintaan angka detilnya. Divestasi mereka minta sampai di angka 20%, pemerintah minta 51%," tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di kantornya, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Jero belum bisa menyebutkan kapan hasil renegosiasi ini akan diputuskan.

Untuk perpanjangan kontrak, Jero menyatakan belum akan dibahas saat ini. Kontrak Freeport masih berlaku sampai 2021, dan dalam aturan baru akan diputuskan dua tahun sebelum berakhir.

"Kalau mau perpanjang ada aturannya. Kontrak Freeport habis 2021, dua tahun sebelum jatuh tempo punya hak ajukan perpanjangan. Jadi kenapa sekarang ribut?" kata Jero.

Seperti diketahui, dari 112 perusahaan KK dan PKP2B yang harus renegosiasi kontrak baru 25 yang menyatakan komitmennya. Ada 6 poin kontrak yang harus diamandemen yakni luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara termasuk royalti, kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kewajiban divestasi saham, serta penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa pertambangan dalam negeri.
sumber:detik.com