Kamis, 24 April 2014
Foto: Dahlan Iskan (dok.detikFinance)
Jakarta -Pada Kamis 10 April 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan marah besar saat rapat dengan direksi Pertamina dan PLN, ketika membahas kesepakatan harga pembelian listrik panas bumi (geothermal). Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengaku terus rapat untuk membahas harga tersebut.
Nur mengaku, pekan ini diusahakan akan ada kesepakatan antara PLN dengan Pertamina soal pembelian listrik panas bumi oleh PLN dari pembangkit listrik milik Pertamina.
"Dalam progres minggu ini akan ada. Nanti ada beritanya lagi. Kami terus rapat, kemarin sampai jam 12 malam. Kami ingin batas waktu ditentukan sudah ada," kata Nur usai menandatangani kerjasama pemberantasan korupsi dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII) di Blok S, Jakarta, Selasa (2/4/2014).
Dia juga mengatakan, Kamis lusa atau paling lambat Jumat sudah ada penandatanganan kesepakatan harga listrik panas bumi tersebut, antara direksi PLN dengan direksi Pertamina.
"Jangan dibocorkan dulu, yang penting ada progres dan perbaikan," jelas Nur.
Sebelumnya, Dahlan memberi tugas kepada Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahjaningsih menyusun waktu pertemuan dalam 1 minggu. Pertemuan tersebut untuk menyepakati perjanjian jual beli pembangkit listrik tenaga panas bumi.
"Kita putuskan. Kementerian BUMN nggak peduli. Yang penting jadwal. Kapan PLN dan Pertamina tandatangani PPA di 9 geothermal. Dalam seminggu, jadwal penandatangan PPA di lokasi A, B, C. Caranya terserah," jelasnya
Nur mengaku, pekan ini diusahakan akan ada kesepakatan antara PLN dengan Pertamina soal pembelian listrik panas bumi oleh PLN dari pembangkit listrik milik Pertamina.
"Dalam progres minggu ini akan ada. Nanti ada beritanya lagi. Kami terus rapat, kemarin sampai jam 12 malam. Kami ingin batas waktu ditentukan sudah ada," kata Nur usai menandatangani kerjasama pemberantasan korupsi dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII) di Blok S, Jakarta, Selasa (2/4/2014).
Dia juga mengatakan, Kamis lusa atau paling lambat Jumat sudah ada penandatanganan kesepakatan harga listrik panas bumi tersebut, antara direksi PLN dengan direksi Pertamina.
"Jangan dibocorkan dulu, yang penting ada progres dan perbaikan," jelas Nur.
Sebelumnya, Dahlan memberi tugas kepada Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahjaningsih menyusun waktu pertemuan dalam 1 minggu. Pertemuan tersebut untuk menyepakati perjanjian jual beli pembangkit listrik tenaga panas bumi.
"Kita putuskan. Kementerian BUMN nggak peduli. Yang penting jadwal. Kapan PLN dan Pertamina tandatangani PPA di 9 geothermal. Dalam seminggu, jadwal penandatangan PPA di lokasi A, B, C. Caranya terserah," jelasnya
Bila dalam 1 minggu ke depan tidak ada kepastian tanda tangan jual-beli ini, Dahlan akan menjatuhkan sanksi kepada direksi kedua BUMN energi tersebut.
"Silakan kalau nggak diatur. Kalau seminggu nggak ada, maka akan ada sanksinya," terangnya.
Dahlan mengaku heran atas sikap direksi PLN dan Pertamina. Karena Indonesia memiliki potensi besar di dalam energi panas bumi. Selain potensi, pasar listrik Indonesia juga sangat jelas.
"Negara ini memiliki potensi terbesar geothermal terbesar dunia. Geothermal di bawah Pertamina. Pertamina, nggak bisa jual selain ke PLN. Kalau nggak sepakat. Ini memalukan. Akal sehat nggak masuk akal karena kemampuan ada, barang ada, penjual ada, pembeli ada. Yang perlu itu orang se-Indonesia," paparnya.
"Silakan kalau nggak diatur. Kalau seminggu nggak ada, maka akan ada sanksinya," terangnya.
Dahlan mengaku heran atas sikap direksi PLN dan Pertamina. Karena Indonesia memiliki potensi besar di dalam energi panas bumi. Selain potensi, pasar listrik Indonesia juga sangat jelas.
"Negara ini memiliki potensi terbesar geothermal terbesar dunia. Geothermal di bawah Pertamina. Pertamina, nggak bisa jual selain ke PLN. Kalau nggak sepakat. Ini memalukan. Akal sehat nggak masuk akal karena kemampuan ada, barang ada, penjual ada, pembeli ada. Yang perlu itu orang se-Indonesia," paparnya.
